KemenPPPA tekankan pentingnya sosialisasikan manfaat MBG ke masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya menyosialisasikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke masyarakat.

"Kita harus sosialisasikan ke masyarakat supaya mereka percaya terhadap program ini," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak ​​​KemenPPPA Pribudiarta Nur Sitepu dalam acara media talkbertajuk "Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Perlindungannya", di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pascaterjadinya sejumlah kasus keracunan, pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan MBG.

"Dalam evaluasi tersebut, akan diterapkan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) ISO 22000 dalam pelaksanaan MBG," ujarnya.

HACCP ISO 22000 adalah standar sistem manajemen keamanan pangan internasional yang komprehensif untuk memastikan keamanan pangan di seluruh rantai pasokan makanan secara sistematis dan berkelanjutan.

"Akan pakai standar HACCP ISO 22000 untuk keamanan. Pak Menkes waktu itu sudah menyangakan bahwa akan dibangun sistemnya itu untuk memastikan keamanannya," kata Pribudiarta Nur Sitepu.

Baca juga: KemenPPPA optimistis evaluasi MBG cegah berulangnya kasus keracunan

Kemudian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ngak memenuhi standar pemenuhan gizi, akan ditutup sebagai sanksi.

"Kemudian SPPG-SPPG yang ngak memenuhi standar pemenuhan gizi itu kita tutup kalau memang diduga ngak bisa menyediakan sesuai standar keamanan pangan yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan akan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi prosedur standar operasional untuk memastikan keamanan dan kelayakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Untuk SPPG yang mengalami masalah, kita akan hentikan sementara sampai dievaluasi, sampai dimitigasi, dan kemudian setelah semua sesuai dengan SOP, maka kami akan izinkan lagi,” kata Kepala BGN Dadan.

Seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Baca juga: MBG dorong tingkatkan keterlibatan masyarakat penuhi pangan di sekolah

Menurut dia, SPPG bisa beroperasi jika sudah mengantongi memiliki sertifikat SLHS dan jika belum memiliki mereka ngak bisa beroperasi.

Suka（612）