Cegah keracunan MBG, Pemkot Bontang perketat pengawasan izin SLHS

Kelengkapan persyaratan ini penting agar makanan yang dikonsumsi oleh penerima MBG terjamin keamanannya, sehat, dan berkualitas

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, memperketat pengawasan perizinan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat kesehatan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk mencegah keracunan makanan.

"Pemkot Bontang berupaya memastikan keamanan pangan dan kepatuhan pelaku usaha kuliner terhadap standar kebersihan serta kehalalan produk, terlebih untuk pemenuhan standar dapur MBG," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang Muhammad Aspiannur di Bontang, Senin.

Pihaknya Bersama Dinas Kesehatan Kota Bontang bahkan sudah beberapa kali melakukan monitoringperizinan SLHS dan sertifikat kesehatan di SPPG yang melayani program MBG.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Kaltim bentuk SPPG wilayah 3T pastikan MBG sasar daerah terpencil

Langkah ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam menjamin mutu dan keamanan pangan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan para pelaku usaha di sektor kuliner.

"Monitoring yang kami lakukan merupakan bagian dari pengawasan dan pendampingan terpadu lintas sektor yang difokuskan pada area pengolahan makanan," kata Aspiannur.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha kuliner di Bontang, termasuk di dapur MBG, telah memiliki izin yang sah, memenuhi aspek higiene, dan mengantongi sertifikat kesehatan.

"Kelengkapan persyaratan ini penting agar makanan yang dikonsumsi oleh penerima MBG terjamin keamanannya, sehat, dan berkualitas," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Kaltim targetkan 367 SPPG untuk perluas program MBG

Selain untuk menjaga kualitas pangan, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif terhadap potensi kasus keracunan makanan, karena pihaknya ngak ingin ada kasus keracunan makanan di Bontang.

Bukan hanya monitoring, pihaknya bahkan melakukan pendampingan yang rutin dan terukur, sehingga DPMPTSP bersama Dinkes Bontang berharap pelaku usaha SPPG semakin sadar akan pentingnya penerapan standar kebersihan dan kehalalan produk dalam kegiatan usaha.

Aspiannur juga mengangakan, dapur MBG di sentra SPPG merupakan salah satu basis kuliner produktif di Kota Bontang, sehingga ia ingin menjadikan area ini sebagai contoh penerapan standar higiene dan kesehatan yang baik, sehingga bisa menjadi tolok ukur bagi pelaku usaha lainnya.

"Sinergi antar-instansi dapat memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, sekaligus untuk mencipngakan ekosistem usaha kuliner yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing tinggi," tutur ia lagi.

Ia Kembali menegaskan bahwa DPMPTSP Bontang berkomitmen melanjutkan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara berkala bersama instansi teknis terkait, termasuk Dinkes maupun Lembaga lain terkait.

Baca juga: MBG di Kaltim berjalan di tiga daerah dengan fokus keseimbangan gizi

Baca juga: Kaltim perkuat peran 841 BUMDes sukseskan MBG

Suka（9816）