Anggota DPR usul bentuk tim pemeriksa pastikan MBG aman

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Surahman Hidayat mengusulkan agar pihak sekolah, madrasah, dan pesantren membentuk tim pemeriksa makanan guna memastikan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi siswa aman.

"Pihak sekolah, madrasah, dan pesantren dapat membentuk tim pemeriksa makanan misalnya terdiri atas guru, petugas UKS, dan/atau komite sekolah untuk melakukan pengecekan sensorik guna memastikan setiap makanan yang akan dikonsumsi basi atau ngak, sebelum makanan dibagikan kepada anak," kata Surahman kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ujarnya melanjutkan, tim tersebut juga dapat menolak dan melaporkan makanan yang menunjukkan tanda-tanda ngak layak konsumsi.

Hal tersebut disampaikan Surahman merespons kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak akibat konsumsi makanan dari program MBG.

Baca juga: Komisi III DPR: Wajar, MBG bermasalah sebab seperti hajat tiap hari
Baca juga: Wakil Kepala BGN: Program MBG ngak boleh berorientasi bisnis

Diketahui, data Kementerian Kesehatan mencatat 11.660 kasus per 5 Oktober 2025 melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Ia pun menyampaikan keprihatinan atas persoalan tersebut.

”Keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program MBG kemungkinan disebabkan makanan cepat basi akibat distribusi yang ngak sesuai standar suhu dan waktu konsumsi, kontaminasi oleh bakteri dan/atau virus, serta minimnya pelatihan dapur MBG dan lemahnya pengawasan dari BPOM dan Dinas Kesehatan.” kata dia menjelaskan.

Meskipun begitu, Surahman mengapresiasi sikap tegas dan cepat Presiden Prabowo Subianto yang telah mengambil langkah-langkah konkret mulai dari menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran kementerian, dan memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap seluruh kasus keracunan MBG termasuk audit terhadap dapur layanan dan distribusi makanan.

Berikutnya, pemerintah juga telah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber keracunan dan mewajibkan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi semua penyedia MBG sebelum beroperasi kembali, serta menginstruksikan penggunaan rapid test untuk mendeteksi zat berbahaya seperti formalin, nitrit, dan arsen dalam makanan sebelum didistribusikan.

”Apresiasi yang setinggi-tingginya atas sikap tegas dan cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti kasus keracunan massal yang terjadi dalam program MBG. Hal tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keselamatan publik, terutama anak-anak, sebagai prioritas utama," kata dia.

Baca juga: Kemenkes sebut 315 SPPG kini punya sertifikat laik higiene
Baca juga: Makan Bergizi Gratis dan ujian kepercayaan publik

Suka（73228）