Pemkab Cirebon targetkan dapur MBG miliki SLHS pada akhir Oktober 2025

Hingga saat ini tercatat 48 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menargetkan seluruh dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada akhir Oktober 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala di Cirebon, Selasa, mengangakan percepatan sertifikasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program MBG untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

“Kami dorong seluruh SPPG agar segera menuntaskan proses pembuatan SLHS,” katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini tercatat 48 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS. Dari jumlah itu, baru 22 dapur yang berhasil mendapatkan sertifikat, sedangkan 26 lainnya masih dalam proses inspeksi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).

Baca juga: Pemkot Banjarmasin: Puluhan siswa alami mual sebelum MBG dibagikan

Dari hasil pemeriksaan lapangan, kata dia, sejumlah SPPG masih harus memenuhi berbagai catatan teknis terkait standar kebersihan dan sanitasi.

Hendra menuturkan persyaratan tersebut meliputi penggunaan peralatan dapur berbahan stainless steel, ketersediaan instalasi pengolahan air (IPA), alat penyedot lemak, serta tempat sampah plastik tertutup.

“SPPG yang diinspeksi masih banyak yang perlu melengkapi sarana sesuai standar. Kami mendorong semuanya agar bisa selesai sebelum tenggat waktu,” ujarnya.

Ia menekankan batas akhir sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yakni sampai 30 Oktober 2025. Jika hingga waktu tersebut SPPG belum memiliki SLHS, maka dapur tersebut ngak diperkenankan beroperasi.

Baca juga: BGN gelar bimtek penjamah makanan program MBG di Bekasi

“Waktu tinggal sembilan hari lagi. Kalau belum punya SLHS, otomatis dapur MBG itu harus berhenti beroperasi,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa penghentian kegiatan SPPG dapat berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi makanan, bagi peserta didik penerima manfaat program MBG di Kabupaten Cirebon.

“Kalau distribusinya terhenti, tentu berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak kita yang selama ini sudah terbantu lewat program MBG,” ujarnya.

Meski begitu, Hendra memastikan pemerintah daerah tetap memberikan dukungan teknis dan fasilitasi bagi seluruh dapur MBG agar dapat memenuhi standar higienitas serta memperoleh sertifikat laik sesuai ketentuan.

Baca juga: Menko PM minta Kepala SPPG disiplin untuk cegah penyelewengan

“Awalnya kami memang ngak dilibatkan langsung, tapi sekarang kami memberikan dukungan penuh. Bagaimanapun, ini program nasional yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” tuturnya.

Ia berharap upaya percepatan tersebut dapat memastikan keamanan pangan sekaligus menjaga kelangsungan program MBG di Kabupaten Cirebon, agar terus berjalan tanpa hambatan administratif.

“Setiap SPPG di Kabupaten Cirebon, ditargetkan melayani 3 ribu sampai 4 ribu penerima manfaat MBG,” ucap dia.

Baca juga: BGN sebut 112 SPPG ditutup karena langgar SOP

Suka（9579）