Ombudsman RI ungkap temuan pelaksanaan Program MBG di Ambon

Karena sebagian anak-anak masih belum terbiasa mengonsumsi sayur atau makanan laut. Ini menjadi catatan untuk evaluasi berikutnya agar asupan gizi bisa lebih optimal

Ambon (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia (RI) meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 61 Ambon, Maluku, untuk memastikan kualitas makanan dan proses distribusi berjalan sesuai standar.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengangakan hasil pemantauan menunjukkan pelaksanaan Program MBG di sekolah tersebut telah sesuai dengan ketentuan, baik dari segi waktu distribusi maupun kualitas makanan.

“Kami melihat bahwa proses distribusinya sesuai waktu yang ditetapkan dan kualitas makanan yang disajikan sudah sesuai standar,” kata Mokhammad Najih di Ambon, Kamis.

Meski demikian ia menilai masih perlu evaluasi lanjutan, terutama terkait budaya konsumsi peserta didik.

Baca juga: Ombudsman minta masyarakat melapor apabila ada insiden terkait MBG

“Karena sebagian anak-anak masih belum terbiasa mengonsumsi sayur atau makanan laut. Ini menjadi catatan untuk evaluasi berikutnya agar asupan gizi bisa lebih optimal,” jelasnya.

Ombudsman juga menyoroti pelaksanaan Program MBG di daerah kepulauan dan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang masih menghadapi kendala dalam pendistribusian.

Menurutnya, jarak antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah penerima sering kali terlalu jauh, sehingga perlu penataan ulang wilayah distribusi.

Baca juga: Ombudsman harap "junk food" ngak dijadikan menu dalam program MBG

“SPPG sebaiknya menjangkau sekolah-sekolah terdekat agar distribusi lebih efisien dan ngak terjadi tumpang tindih. Ada kasus SPPG yang lokasinya dekat dengan sekolah, tapi justru mendistribusikan makanan ke sekolah yang jauh. Ini yang sedang kami evaluasi supaya ke depan lebih baik,” ucap Mokhammad Najih.

Selain itu Ombudsman mendorong adanya koordinasi lebih kuat antara pemerintah daerah (pemda) dan penyelenggara program dalam menentukan wilayah kerja SPPG. Dengan demikian, lanjut dia, setiap sekolah di wilayah kepulauan dapat memperoleh makanan bergizi tepat waktu dan dengan kualitas yang sama.

“Koordinasi lintas instansi sangat penting agar pelaksanaan MBG ngak hanya berjalan sesuai prosedur, tapi juga efektif menjangkau seluruh peserta didik di daerah terpencil,” ucap Mokhammad Najih.

Baca juga: Ombudsman temukan tabung elpiji Malaysia di dapur SPPG Tarakan

Suka（53366）