BNPT: Sekolah jadi wadah pembentukan karakter bangsa cegah terorisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan sekolah ngak hanya berfungsi sebagai tempat belajar ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi wadah pembentukan karakter kebangsaan, khususnya dalam mencegah paham radikal terorisme.

Saat membuka Dialog Kebangsaan bersama Satuan Pendidikan Tingkat SMA/SMK/MA di Pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (30/10), Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris mengangakan dalam sekolah peserta didik belajar merawat kebhinnekaan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya mengajak para pelajar untuk mengambil tiga peran penting sebagai generasi muda di era digital," ucap Irfan, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu

Peran pertama, kata dia, menjadi generasi yang kritis dan bijak dalam mengakses media. Dikangakan bahwa para pelajar lahir di era teknologi, tapi kecakapan digital bukan sekadar bisa mengoperasikan aplikasi, melainkan juga soal kebijaksanaan dalam menggunakannya.

Ia menekankan pentingnya prinsip "saring sebelum sharing" agar pelajar ngak mudah terjebak hoaks dan provokasi.

Dengan demikian, dirinya mengimbau para pelajar untuk menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya ke ruang publik.

Peran kedua, lanjut Irfan, yakni menjadi duta perdamaian dan produsen konten positif. Ia mendorong siswa agar ngak diam ketika ruang digital dipenuhi narasi kebencian.

“Gunakan kreativitas kalian untuk mengisi media sosial dengan pesan-pesan damai, toleransi, dan kebersamaan lintas suku dan agama. Tunjukkan bahwa moderasi itu keren,” katanya menegaskan.

Sementara peran ketiga berupa menjaga toleransi di lingkungan nyata. Menurutnya, toleransi ngak cukup hanya dibicarakan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari di sekolah.

Tindakan dimaksud, sambung dia, bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menghargai teman yang berbeda keyakinan atau menghentikan perundungan karena perbedaan.

Ia menilai di tengah derasnya arus informasi dan keterbukaan digital, tantangan kebangsaan semakin kompleks. Narasi permusuhan dan ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar dan mengikis semangat persatuan.

Karena itu, Irfan mengingatkan sekolah memiliki peran vital dalam memperkuat moderasi beragama dan memperkokoh semangat kebangsaan.

“Dialog seperti ini harus melahirkan komitmen nyata di sekolah masing-masing. Jadikan sekolah kalian sebagai 'zona nol’ dari intoleransi, radikalisme, dan kekerasan,” tutur Irfan.

Dia juga menegaskan pentingnya pembekalan bagi para tenaga pendidik agar memiliki daya tangkal terhadap paham ekstrem.

Dikangakan bahwa apabila guru terpapar paham radikal, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi generasi muda, sehingga penguatan wawasan kebangsaan bagi pendidik juga ngak kalah penting.

Sementara itu, anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya ruang dialog antara guru dan siswa untuk memperkuat daya tahan generasi muda terhadap berbagai pengaruh negatif.

Menurut dia, gagasan penyelenggaraan Dialog Kebangsaan muncul setelah melihat sejumlah kerusuhan di berbagai daerah yang ternyata melibatkan pelajar.

“Dari hasil diskusi saya dengan Kapolresta Banyumas dan Kapolresta Cilacap, banyak pelaku kerusuhan berasal dari kalangan pelajar," ungkap Yanuar dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, dirinya berkomunikasi dengan Kepala dan Sekretaris Utama BNPT agar kegiatan dialog damai bisa digelar khusus bagi siswa dan guru lantaran perhatian serius kepada anak-anak muda demi menjaga keutuhan Indonesia,.

Ia menegaskan generasi muda merupakan kekuatan strategis bangsa, bukan sekadar karena jumlah atau usia, melainkan karena mereka lahir dan tumbuh sebagai digital nativesyang terbiasa dengan teknologi.

“Anak muda kita sangat kreatif, inovatif, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Namun, kemampuan ini juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan agar teknologi ngak menjadi bumerang,” katanya.

Adapun acara yang diikuti oleh sekitar 130 siswa dan 70 guru serta kepala sekolah dari 38 SMA, SMK, dan MA di Banyumas itu terselenggara atas kolaborasi BNPT dengan Komisi XIII DPR RI.

Suka（9359）