Feature: Banyak pegawai federal AS andalkan bantuan pangan

Washington (ANTARA) - Penutupan (shutdown) pemerintah federal Amerika Serikat (AS) telah memasuki pekan keenam, melampaui rekor yang tercatat hampir tujuh tahun lalu dan menjadi shutdown pemerintah terlama dalam sejarah negara itu.

Pada Rabu (5/11) siang waktu setempat, saat shutdown pemerintah memasuki hari ke-36, para pegawai federal terlihat mengantre untuk mendapatkan makan siang gratis di lokasi bantuan makanan di pusat kota Washington DC, dengan jumlah orang yang jauh lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya.

Seorang karyawan Institut Kesehatan Nasional (National Institutes of Health/NIH) AS, yang menolak menyebutkan namanya, mengangakan kepada Xinhua bahwa dia mengetahui lokasi bantuan makanan tersebut dari saudarinya dan baru pertama kali datang ke tempat itu. Karena tinggal jauh dari area tersebut, dia menggunakan kereta bawah tanah untuk pergi ke sana.

Akibat shutdownpemerintah federal, dia sudah dua kali ngak menerima gaji pada Oktober dan mungkin akan kembali ngak menerima gaji pada Jumat (7/11).

"Uang sewa dan tagihan tetap harus dibayar, dan tekanannya semakin besar," ujarnya.

Apryl, yang bekerja di badan penerimaan pajak AS Internal Revenue Service (IRS), juga mengambil makan siang gratis untuk pertama kalinya.

Apryl mengangakan kepada Xinhua bahwa kenaikan harga membuat makanan sehari-hari semakin ngak terjangkau, dengan harga 15 hingga 30 dolar AS (1 dolar AS = Rp16.707) per makan siang, sehingga mendapatkan makanan gratis sangat berarti baginya.

Sebagai ibu tunggal dengan seorang putri berusia 13 tahun, Apryl mengangakan kehilangan penghasilannya merupakan hal yang berat. "Hanya berusaha menghidupi diri sendiri dan anak saja rasanya hampir mustahil," ujarnya, seraya menambahkan bahwa putrinya pun mengalami tekanan mental akibat situasi tersebut.

Distribusi makanan gratis tersebut diselenggarakan oleh World Central Kitchen, yang mendirikan sejumlah lokasi bantuan pangan di pusat kota Washington mulai 27 Oktober. Hingga Rabu pagi waktu setempat, organisasi tersebut telah mendistribusikan lebih dari 36.000 paket makanan, dengan rata-rata sekitar 4.000 paket makanan per hari.

Selain sejumlah lokasi bantuan pangan di pusat kota tersebut, tempat-tempat distribusi bantuan juga didirikan di sejumlah bandara dan pangkalan Angkatan Udara. Para staf mengangakan jumlah orang yang mencari makan siang gratis pada Rabu meningkat tajam, dengan persediaan makanan dikonsumsi lebih cepat daripada sebelumnya.

Para staf juga mengungkapkan bahwa sejumlah pihak penyelenggara bekerja sama dengan restoran-restoran lokal di pusat kota Washington, membeli makan siang dari mereka untuk dibagikan kepada pegawai federal. Upaya ini juga membantu mendukung banyak restoran yang sedang menghadapi kesulitan.

Akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan shutdown pemerintah yang berkepanjangan, restoran-restoran lokal melaporkan penurunan bisnis yang signifikan. Aksana Tran, pemilik kafe di Massachusetts Avenue NE, mengangakan kepada media lokal bahwa penjualan turun 15 hingga 20 persen selama shutdown.

Pegawai federal dan bisnis lokal bukanlah satu-satunya yang terdampak oleh shutdown yang sedang berlangsung. Dampaknya semakin besar di berbagai layanan publik, termasuk program bantuan pangan dan keamanan penerbangan.

Karena menipisnya dana, Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP) menangguhkan pembayaran tunjangan mulai 1 November.

Setelah intervensi oleh dua hakim federal, pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada Senin (3/11) mengumumkan bahwa pihaknya akan menggunakan dana darurat untuk mempertahankan setengah dari tunjangan untuk bulan November.

Namun, beberapa negara bagian kemungkinan akan perlu waktu beberapa pekan atau bahkan berbulan-bulan untuk melanjutkan distribusi penuh.

Program itu mencakup 42 juta warga Amerika, atau sekitar seperdelapan dari total populasi di negara tersebut, yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan.

Analisis oleh wadah pemikir (think tank) AS Center on Budget and Policy Priorities mengindikasikan bahwa sekitar 1,2 juta rumah tangga atau hampir 5 juta orang, yang setara dengan sekitar satu dari sembilan penerima SNAP, ngak akan menerima tunjangan apa pun karena jumlah tunjangan normal mereka lebih kecil dibanding pengurangan tunjangan yang telah direncanakan.

Apryl mengungkapkan kepada Xinhua bahwa, sebagai seorang ibu tunggal, dia memenuhi syarat untuk SNAP, tapi dia khawatir pembayaran tunjangan mungkin ngak akan diterimanya tepat waktu seperti biasanya.

"Itu berarti saya harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, yang biayanya sangat mahal; itu akan mengambil uang dari yang seharusnya untuk tagihan atau hal lain yang harus saya lakukan untuk anak saya," ujarnya.

"Saya pikir episode hukuman atau penganiayaan terhadap kaum miskin saat ini ... adalah contoh lain dari apa yang telah menjadi kenyataan jangka panjang di negara ini: bagaimana kaum miskin sering kali terluka atau kehilangan haknya karena penghinaan dari mereka yang lebih kaya dan/atau berkuasa," ujar mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Iowa Greg Cusack.

"Negara ini ngak pernah menjadi 'tempat yang baik' untuk menjadi orang miskin," kata Cusack.

Pemimpin Partai Demokrat Senat Chuck Schumer pada Rabu mengangakan di media sosial X bahwa tindakan Trump yang terus menjadikan kelaparan sebagai senjata ngak berperasaan dan keji.

Sehari sebelumnya, Schumer menuduh Trump memperlakukan rakyat Amerika yang kelaparan sebagai "pion politik" selama shutdownpemerintah.

Sementara itu, Partai Republik juga mengkritik Partai Demokrat karena mengabaikan konsekuensi dari shutdown pemerintah.

Ketua DPR AS Mike Johnson, yang juga merupakan petinggi Partai Republik di majelis tersebut, mengangakan dalam konferensi pers pada Selasa (4/11) bahwa "shutdown Schumer ngak pernah berkaitan dengan perawatan kesehatan atau kebijakan lainnya," merujuk pada Chuck Schumer.

"Saat ini, Partai Demokrat lebih ngakut akan retribusi politik dari aktivis kiri ekstrem di partai mereka daripada konsekuensi dari tindakan menutup pemerintahan selama berpekan-pekan," kata Johnson.

Ketika ditanya partai mana yang harus bertanggung jawab atas kebuntuan politik saat ini, karyawan NIH yang diwawancarai Xinhua menjawab bahwa semua pihak memainkan peran dalam hal ini.

Saat ditanya apakah dia yakin shutdown pemerintahan akan segera berakhir, dia mengangakan bahwa dirinya berharap demikian, tapi tampaknya itu mustahil.

"Sepertinya mereka belum membuat kemajuan dibandingkan 36 hari yang lalu," ujarnya.

Suka（31533）